PERLUNYA BERALIH PERTANAHAN SISTEM TORRENS NEGATIF DI INDONESIA MENJADI SISTEM TORRENS POSITIF.

PERLUNYA BERALIH PERTANAHAN SISTEM  TORRENS NEGATIF DI INDONESIA MENJADI SISTEM TORRENS POSITIF.

 

PERMASALAHAN.

Dalam kenyataannya banyak orang atau badan (baik Pemerintah atau Badan Hukum Lainnya)  yang mempunyai hak atas tanah dan telah terbit sertifikat atas penguasaaan hak atas tanahnya  lebih dari 5 (lima) tahun di ajukan gugatan oleh seseorang melalui Pengadilan. Atas gugatan tersebut sering kali pihak yang mengajukan gugatan dan tiak mempunyai sertifikat di menangkan dan bahkan di kuatkan sampai putusan Peninjuan Kembali sehingga putusan itu menjadi berkekuatan hukum tetap.

Sehubungan dengan kondisi tersebut, jelas juga acap kali di rasakan tidak memberikan perlindungan hukum, bahkan terhadap orang atau pihak yang telah mempunyai sertifikat dan dikalahkan tersebut juga meminta perlindungan hukum kepada Mahkakah Agung atas kondisi di maksud. Hal ini di sebabkan karena dalam Pertanahan kita menganut Sistem Torrrens Negatif (yaitu, suatu sistem pendaftaran tanah dimana alat bukti yang dikeluarkannya tidak menjamin kepemilikan atas tanah secara mutlak).

Terkait dengan kepastian tersebut padahal jelas di dalam Pasal 32 Ayat (2) Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah  dimanatkan, bahwa setelah 5 (lima) tahun berlakunya suatu sertifikat sebagai tanda bukti hak atas tanah tidak dapat digugat, namun kenyataannya sudah 16 (enam belas) tahun peraturan tersebut di berlakukan sampai dengan hingga saat ini peraturan tersebut belum efektif berlaku bahkan cenderung di abaikan.

RUMUSAN MASALAH.

Terkait dengan kondisi tersebut, juga menyebabkan makin ketidak pastian kepada pemegang sertifikat terhadap hak  atas tanahnya. Oleh karena itu perlunya pengaturan yang dan diupayakan agar  SISTEM  TORRENS NEGATIF DI INDONESIA BERUBAH MENJADI SISTEM TORRENS POSITIF.

PEMBAHASAN.

Berkenaaan permasalahan tersebut, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

Sistem Pertanahan Indonesia menganut Sistem Torrens Negatif, yang artinya suatu sistem pendaftaran tanah dimana alat bukti yang dikeluarkannya tidak menjamin kepemilikan atas tanah secara mutlak.

Terkait dengan sistem Torrens Negatif, dapat dilihat dalam ketentuan-ketentuan yang diatur dalan peraturan pertanahan, yakni :

Guna memberi kepastian hukum, Pemerintah mengadakan pendaftaran tanah sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, disebutkan bahwa : “Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.” Adapun berdasarkan Ayat (2) huruf c maksud dari pendaftaran tanah tersebut bertujuan untuk pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.

Terkait dengan Pasal 19 tersebut di atas, untuk pendaftaran tanah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah,  dalam Pasal 18 Ayat (2) pada pokoknya dinyatakan bahwa sebelum diterbitkan sertifikat  dilakukan pengumuman, selanjutnya berdasarkan Ayat (2)-nya pada pokoknya diatur bahwa dalam waktu 2 bulan yang dimaksud dalam ayat (2) pasal ini tidak ada yang mengajukan keberatan, maka hak atas tanah itu dibukukan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah dalam daftar buku tanah yang bersangkutan. Jika ada yang mengajukan keberatan, Kepala Kantor Pendaftaran Tanah menunda pembukuannya sampai ada keputusan hakim yang membenarkan hak pemohon atas tanah itu

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah saat ini telah diubah dan diganti dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dalam pasal 32 ayat (1) dan ayat (2), disebutkan bahwa :

Ayat (1): “Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang memuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan”.

 Ayat (2):   “Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut”.

Terkait dengan jangka waktu 5 (lima) tahun  sejak diterbitkannya sertifikat tidak bisanya digugat sebagaimana diatur di dalam Ayat (2) Pasal 32  Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sampai saat ini di dalam pelaksanaannya belum diberlakukan oleh Badan Pertanahan Nasional sehingga pasal tersebut belum efektif berlaku.

Dari pengaturan-pengaturan tersebut di atas,  jelas bahwa di Indonesia di dalam hukum pertanahannya menganut  “Sistem Torens Negatif”, dimana Sertifikat dianggap sebagai alat bukti yang kuat kecuali seseorang dapat membuktikan kebenarannya, maka sertifikat tersebut dapat dibatalkan.

Berkenaan hal tersebut di atas, maka saya berpendapat  agar ada suatu ketetapan yang  menegaskan kembali  bahwa  aturan sebagaimana di sebutkan dalam Ayat (2) Pasal 32  Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah diberlakukan secara mutlak.  Atau adanya suatu undang-undang atau keputusan yang mengatur  dari  Sistem Torrens Negatif   menjadi Sistem Torrens Positif, artinya sertifikat hak atas tanah menjadi bukti yang mutlak dan tidak dapat di ganggu gugat, hal ini bertujuan agar adanya kepastian hukum yang lebih jelas.

Dari sini jelas bahwa di perlukannya  adanya peralihan dari PERTANAHAN SISTEM  TORRENS NEGATIF DI INDONESIA MENJADI SISTEM TORRENS POSITIF, guna memberi kepastian hukum yang lebih lagi.

Jakarta, 28 Juli 2013

Sugeng Meijanto Poerba, S.H., M.H.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s