Prasangka Atau Dugaan Tidak Dapat Dijadikan Sebagai Alasan Untuk Membatalkan Suatu Akta Otentik.

1. Sering kali seseorang didalam gugatannya, yang menggugat suatu akta otentik (seperti sertifikat, akta notaris, dll) dengan mendalilkan adanya atau menemukan adanya ketidak benaran yuridis atas akta pelepasan haknya yang palsu atau bohong dan direkayasa sedemikian rupa oleh pihak-pihak tertentu.

2. Terhadap keraguan hal seperti itu, dapat pula atas akta-akta otentik itu kita mintakan pembatalannya ke PTUN, namun terhadap akta otentik tersebut juga tidak bisa kita dalilkan seperti itu saja dan juga tidak dapat dengan mudah dibatalkan begitu saja, karena terdapat alasan-alasan:

  •  Akta otentik (seperti sertifikat hak atas tanah, notaris dll) adalah akta yang kuat, dimana pembuatan akta tersebut dibuat dihadapan pejabat yang berwenang sehingga menjadi akta otentik yaitu akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu oleh penguasa, menurut ketentuan yang telah ditetapkan, baik dengan maupun tanpa bantuan dari yang berkepentingan, yang mencatat apa yang dmintakan untuk dimuat didalamnya oleh orang yang berkepentingan. Dengan demikian jelas bahwa atas akta otentik tersebut adalah menerangkan apa yang benar secara hukum.
  •  Dalam HIR Pasal 165 /Pasal 1868 KUHPerdata, 285 Rbg ditegaskan “Akta Otentik yaitu suatu akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang di beri wewenang untuk itu, merupakan bukti yang lengkap antara para pihak dan para ahli warisnya dan mereka yang mendapat hak dari padanya tentang yang tercantum di dalamnya sebagai pemberitahuan belaka; akan tetapi yang terakhir ini hanyalah sepanjang yang diberitahukan itu erat hubungannya dengan pokok perkara. Jadi jelas bahwa akta tersebut mempunyai kekuatan hukum yang kuat dan sah.

3. Bilamana seseorang didalam mengugat keabsahan akta otentik tersebut mendalilkan dengan alasan menemukan adanya ketidak wajaran yuridis atas akta otentik tersebut, maka berarti sama dengan mengatakan adanya rekayasa dan ada kebohongan yang tidak lain mendalilkan/menyangkakan telah ada prasangka terhadap suatu perbuatan pidana berupa bohong dan rekayasa.

4. Terhadap prasangka atau dugaan saja tidak dapat dijadikan sebagai alasan untuk membatalkan suatu akta otentik karena dugaan/prasangka tersebut harus terlebih dahulu dibuktikan kebenarannya dan diputuskan oleh hakim pidana tentang adanya tindak pidana penipuan, sehingga dapat dijadikan alasan/bukti yang kuat.

Jakarta, 26 Januari 2012

Sugeng Meijanto Poerba, S.H., M.H.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s