Harta Bersama Selalu Merupakan Jaminan Untuk Pembayaran Hutang Isteri Atau Suami Yang Terjadi Dalam Perkawinan Yang Memang Harus Ditanggung Bersama.

1. Sering sekali dalam suatu gugatan seorang istri/suami mendalilkan atau memberi alasan dalam positanya bahwa tanpa sepengetahuan dan persetujuannya telah mengalihkan hak milik atas barang/harta bersama tersebut sebagai jaminan dalam suatu perjanjian dengan pihak ke tiga.

2. Terhadap dalil/alasan tersebut dapat tidak dibenarkan secara hukum karena sesuai dengan isi dari pasal 31 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa suami/istri yang melakukan perjanjian dari suami/istri yang melakukan gugatan berhak penuh melakukan perbuatan hukum, dalam arti mengikat perjanjian dengan agunan (harta bersama).

3. Namun yang harus diperhatikan, sah atau tidaknya pengikatan atas harta bersama tersebut adalah bahwa pada waktu dilakukannya perjanjian kredit, antara suami/istri dengan suami/istri yang menggugat masih terikat sebagai suami isteri dan sampai saat itu masih hidup bersama. Dengan kata lain kita harus mencermati, yaitu bilamana hutang tersebut dibuat oleh suami atau isterinya selama perkawinan, maka hutang tersebut menjadi tanggung jawab suami – isteri secara bersama-sama dan merupakan hutang keluarga.

4. Oleh karena itu terhadap pinjaman/ kredit tersebut dan digunakan oleh suami/istri untuk mengembangkan usahanya yang merupakan mata pencaharian dari keluarga mereka. Dimana selama ini suami/istri juga menikmati hasil dari usaha tersebut, sehingga dapat disimpulkan bahwa Suami/Istri juga telah memberikan persetujuan secara diam-diam atas pengikatan perjanjian kredit a quo.

5. Selain itu juga ditegaskan pula di dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan disebutkan dengan tegas bahwa perlawanan pihak ketiga yang diajukan oleh isteri atau suami, dalam hal harta bersama yang disita, sudah barang tentu tidak dapat dibenarkan oleh karena harta bersama selalu merupakan jaminan untuk pembayaran hutang isteri atau suami yang terjadi dalam perkawinan yang memang harus ditanggung bersama.

Jakarta, 25 Januari 2012

Sugeng Meijanto Poerba, S.H., M.H.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s