ANALISA TERHADAP PUTUSAN ARBITRASE MENGENAI PERKARA HOTEL KARTIKA PLAZA DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE DAN PENYELESAIAN MASALAH

 

A. FAKTA YANG TERJADI.

 Pihak Investor AMCO Asia Corporation, Pan America Delopment Limited dan PT Amco Indonesia mengajukan tuntutan kepada Pemerintah Republik Indonesia di International Center For The Settlement Of Investment Disputes (ICSID ) pada tahun 1981.

 Adapun yang menjadi permasalahan dalam tuntuntanya adalah sehubungan dengan pencabutan lisensi penanaman modal oleh pihak invester dalam Hotel Kartika Plaza yang mana selama ini pihak investor oleh Pemerintah Indonesia telah diberikan ijin untuk memanage/mengelola Hotel Kartika Plaza untuk kurun waktu 30 tahun dengan membangun Hotel tersebut, akan tetapi ketika izin tersebut baru berjalan 9 tahun lisensi penanaman modal tersebut dicabut dikarenakan adanya usaha mengambil alih dari Partner Indonesia, PT Wisma Kartika yang sekaligus adalah pemilik dari tanah Hotel tersebut. Dengan adanya masalah tersebut telah timbul perselisihan hingga berakhir dengan adanya pencabutan dari pada lisensi penanaman modal oleh Pejabat Ketua BKPM.

 Pihak investor merasa tidak puas dan mengajukan permasalahannya kehadapan ICSID dengan dalil bahwa Pemerintah Republik Indonesia telah melakukan pencabutan hak milik (expropriatation) dar hotel yang bersangkutan.

 B. PUTUSAN ARBITRASE BANK DUNIA.

 Putusan ICSID (1981).

 Panitia arbitrase ICSID yang diketui Prof. Berthold Goldman dari Paris menyatakan bahwa sebenarnya tidak ada pencabutan hak milik, namun yang terjadi adalah suatu “taking” dari pada hak Para Penggugat dalam pengelolaan serta bangunan Hotel Kartika Plaza. Dimana pada tanggal 1 April 1980 pihak Wisma Kartika telah mengambil alih management dan atas pengambil alihan ini dianggap tidak melalui hukum dan atas pengambil alihan tersebut dianggap sebagai membantu diri sendiri secara illegal atau “main hakim sendiri” (illegal self help) yang mana pada waktu pengambil alihan oleh pihak PT Wisma Kartika terhadap pihak Amco ini terjadi, didalam kenyataannya telah ada polisi dan tentara di hotel tersebut. Oleh karena itu pihak Pemerintah Republik Indonesia dipersalahkan karena tidak memberikan perlindungan yang wajar kepada pihak penanaman modal asing sehingga dianggap telah melakukan “International wrong” (Putusan pertama dari perkara ini, case ARB/81/1 paragraph 178).

 Putusan Team Arbitarse Pertama (1984).

 Pihak Team arbitarse Goldman tidak sependapat dengan dakwaan adanya pencabutan Hak milik, tidak ada nasionalisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dan tidak ada pencabutan Hak Milik, dan olehnya tidak ada tindakan pengalihan hak milik investor asing ke Republik Indonesia karena pencabutan izin lisensi penanaman modal asing ke Republik Indonesia ini kepada pihak investor Amco, cs., telah diberikan ganti kerugian US$ 3,200.000.00 ditambah dengan bunga sejak gugatan ini diajukan yaitu tanggal 15 Januari 1981 hingga lunas dibayar. Hal ini jau lebih besar dari pada tuntutan pihak Amco, Cs., yang semula adalah ± US$ 17.000.000,-.

 Putusan Annulment Pertama (1985).

 Pada tanggal 18 Maret 1985 sehubungan dengan putusan arbitrase tahun 1984, Pemerintah R.I. mengajukan keberatan dengan alasan bahwa Team Arbitrase Goldman ini kurang memperhatikan hukum Indonesia yang mana hal tersebut disyaratkan di dalam Pasal 52 Konvensi ICSID dan telah termaktub dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1968 (yang mengesahkan konvesi ICSID untuk Indonesia).

 Mengingat dalam acara ini tidak terbuka kemungkinan untuk banding, maka di bentuklah Team Khusus berupa Ad Hoc Committee yang diketuai oleh Prof. Ignaz Seidl – Hovenveldern dan permohonan Pemerintah R.I. telah dikabulkan dengan membatalkan putusan sebalumnnya dengan kualifikasi dari bagian dianggap tidak dibatalkan. Dengan adanya pembatalan ini pihak Pemerintah R.I. sudah tidak harus membayar jumlah yang ditentukan oleh Team Pertama Goldman.

 Proses Annulment Kedua (1987).

 Sebagai investor yang tidak puas atas putusan yang pertama, pihak Amco telah mengajukan permohonan untuk diperiksa kembali tuntutan mereka, pada tanggal 12 Mei 1987, sesuai dengan ketentuan pasal 52 sub 6 Konvensi ICSID. Bagian yang dipandang telah memperoleh status Res Judicate (kekuatan pasti) tidak dapat dipermasalahkan lagi, tetapi bagian yang tidak termasuk Res Judicate ini, boleh diperiksa kembali dihadapan Panitya Adhoc. Atas permohonan dimaksud, maka pada tanggal 31 Mei 1990, Panitya Arbitarse ICSID yang dipimpin oleh Rosalyn Higgins mengeluarkan putusan kedua yang antara lain menyatakan bahwa pihak R.I harus membayar pada Amco Asia Corporation cs. sejumlah US$ 2,567,966.20 dengan interest 6% setahun sejak putusan ini dijatuhkan.

 Ternyata ada pengurangan yang menyolok dari apa yang harus dibayar kepada investor asing ini, apabila dibandingkan dengan putusan Arbitarse pertama dibawah pimpinan Prof. Goldman. Selain penurunan jumlah yang harus dibayar sebesar kurang lebih US$ 800,000.- juga penghitungan interest baru dihitung sejak tanggal putusan ditetapkan (31 Mei 1990).

 Dikarenakan adanya penurunan jumlah kerugian, kemudian pihak Amco mengajukan permohonan untuk pembatalan. Pihak RI juga mengajukan permohonan annulment terhadap pertimbangan putusan team Rosalyn yang menyatakan bahwa secara administratif pihak RI telah melakukan “denial of justice” dengan adanya “general tainted background” yang membuat pencabutan lisensi oleh BKPM, tidak dapat dibenarkan jika ditinjau dari segi Hukum Internasional.

 Proses Pembatalan Kedua (1990).

 Untuk memeriksa permohonan pembatalan atas putusan team Rosalyn, diangkat team khusus dibawah pimpinan Prof. Sompong Sucharitkul (Thailand) dan Prof. Dietrich Schindler (Swiss), serta Prof. Arghyrios A Fatouros (Junani). Selanjutnya pada tanggal 3 Desember 1992 team ini telah menjatuhkan putusan yang pada pokoknya menguatkan putusan team Rosalyn, dengan pertimbangan bahwa adanya kekhwatiran apabila terus menerus dapat dilakukan pembatalan dari putusan-putusan ICSID, maka seluruh sistem arbitrase ICSID akan menjadi lapuk.

 Alasan Team Sucharitkul.

 Menurut team Sucharitkul, walaupun pertimbangan-pertimbangan team Rosalyn tidak seluruhnya dapat dibenarkan, namun kekurangan itu belum memenuhi persyaratan pelanggaran manifestly, seriously dan fundamental rule of procedure sebagaimana ditentukan oleh ICSID.

 C. PEMBAHASAN.

Sehubungan dengan putusan tersebut dengan ini akan mengkaji/meninjau dari ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, antara lain sebagai berikut :

 1. Putusan Arbitrase Bertindak Seperti Putusan Peradilan Umum.

 Dalam pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 dengan tegas dnyatakan “Sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasrkan pada itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di pengadilan negeri”.

 Dalam putusan arbitrase baik dalam tahun 1980 s/d 1990 didalam memberikan putusannya seakan-akan memutus seperti pemeriksaan di Peradilan Umum saja dengan mencari siapa yang bersalah dan melanggar hukum. Padahal sesuai dengan ketentuan jelas bahwa putusan tersebut diputus dengan itikad baik dan mengesampikan penyelesaian secara litigasi seperti di Pengadilan, namun dalam putusan arbitrase tersebut telah bertindak seperti proses litigasi berpekara di pengadilan tetapi seharusnya putusan tersebut harus memperhatikan segi ekonominya dengan memutus secara menguntungkan kedua belah pihak dan bukannya menghukum salah satu pihak.

 2. Putusan Arbitrase Melampaui Batas Yang Ditentukan Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999.

 Dalam pasal 48 ayat () Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 dengan tegas dnyatakan “Pemeriksaan atas sengketa harus diselesaikan dalam waktu paling lama 180 hari sejak arbiter atau majelis arbitrase terbebtuk.”.

 Putusan Arbitrase ini kalau dilihat dari kurun waktunya diputus kurang lebih selama ± 12 tahun, hal ini jelas bertentangan dengan Pasal 48 ayat (1) undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 yang telah memberi batasan 180 hari untuk penyelesaiannya, namun dilihat dari faktanya putusan ini lebih dari 180 hari dan banyak memakan waktu yang relatif lama.

 3. Pengkajian Ulang Atas Pelaksanaan Putusan Arbitrase Ke Pengadilan Negeri Jakarta.

 Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 di Bagian Kedua Arbitrase Internasional dinyatakan :

 Pasal 65 :

 “Yang berwenang menangani masalah pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional adalah pengadilan negeri Jakarta Pusat”.

 Pasal 66

 “Putusan arbitrase internasional hanya diakui serta dapat dilaksanakan di wilayah hukum republik Indonesia,apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

 Huruf b:

 “Putusan arbitrase internasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a terbatas pada putusan yang menurut ketentuan hukum Indonesia termasuk dalam ruang lingkup hukum perdagangan”.

 Huruf c:

 “Putusan arbitrase internasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a hanya dapat dilaksanakan di Indonesia terbatas pada putusan yang tidak bertentangan dengan ketertiban umum.

 Huruf d :

 “Putusan arbitrase internasional dapat dilaksanakan di Indonesia setelah memperoleh eksekuatur dari ketua pengadilan negeri Jakarta Pusat”.

 Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 jelas dinyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat adalah pihak pelaksana putusan yang mengakui dan melaksanakan putusan arbitrasi internasional dan Putusan arbitrase internasional dapat dilaksanakan di Indonesia setelah memperoleh eksekuatur dari ketua pengadilan negeri Jakarta Pusat.

 Berdasarkan pada ketentuan pasal 66 huruf b, c dan d, maka Pemerintah R.I. dapat meminta kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memberikan eksekuaturnya dapat meminta kepada Ketua Pengadilan Negeri bahwa putusan tersebut kurang memperhatikan hukum Indonesia yang mana hal tersebut disyaratkan di dalam Pasal 52 Konvensi ICSID dan telah termaktub dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1968 (yang mengesahkan konvesi ICSID untuk Indonesia). Oleh karena itu nantinya Pengadilan Negeri Jakarta Pusat hanya akan melaksanakan yang sesuai dengan ketentuan hukum dan ketertiban umum yang sesuai dengan ketentuan hukum di Indonesia.

 D. KESIMPULAN.

 Terhadap putusan arbitrase tersebut dapat disimpulakan bahwa :

 1. Putusan arbitrase tidak memenuhi dari apa yang dituntutan dan diharapkan oleh Investor maupun Pemerintah R.I.

 2. Perkara arbitrase banyak memakan waktu yang cukup lama dan memakan biaya yang cukup lama, hal ini disebabkan karena putusan arbitrase yang seharusnya tidak dapat dimintakan banding, namun pada kenyataannya dapat diajukan banding.

 3. Putusan arbitrase tersebut, memutus seperti putusan litigasi dan tidak mengutamakan azaz “win-win solution” yang lebih menganut pada prisip ekonomis.

 4. Putusan arbitrase tersebut kurang memperhatikan kaidah-kaidah/aturan hukum yang berlaku di negara tempat terjanjdinya kontrak/perjanjian.

 Sehubungan dengan kondisi tersebut di atas, maka atas Putusan Arbitrase Internasional dimaksud apabila dikaji berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, masih terdapat celah atau upaya hukum, yakni antara lain:

 1. Putusan Arbitrase Bertindak Seperti Putusan Peradilan Umum.

 Berdasarkan pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1990 jelas bahwa putusan arbitrase baik dalam tahun 1980 s/d 1990 didalam memberikan putusannya telah memutus seperti pemeriksaan di Peradilan Umum saja dengan mencari siapa yang bersalah dan melanggar hukum dan seperti putusan litigasi, namun seharusnya putusan ini diputus dengan itikad baik dan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi seperti di Pengadilan.

 2. Putusan Arbitrase Melampaui Batas Yang Ditentukan Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999.

 Putusan Arbitrase Internasional telah diputus selama 12 Tahun, dan berdasarkan pasal 48 ayat () Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 dnyatakan “Pemeriksaan atas sengketa harus diselesaikan dalam waktu paling lama 180 hari sejak arbiter atau majelis arbitrase terbentuk.”. Oleh karena itu putusan ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 telah bertentangan dengan batas waktu yang diberikan.

 3. Pengkajian Ulang Atas Pelaksanaan Putusan Arbitrase Ke Pengadilan Negeri Jakarta.

 Berdasarkan pada ketentuan pasal 66 huruf b, c dan d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, maka Pemerintah R.I. dapat meminta kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebelum memberikan eksekuaturnya dapat meminta kepada Ketua Pengadilan Negeri bahwa putusan tersebut kurang memperhatikan hukum Indonesia sebagaimana disyaratkan di dalam Pasal 52 Konvensi ICSID dan telah termaktub dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1968 (yang mengesahkan konvesi ICSID untuk Indonesia). Oleh karena itu nantinya Pengadilan Negeri Jakarta Pusat hanya akan melaksanakan yang sesuai dengan ketentuan hukum dan ketertiban umum yang sesuai dengan ketentuan hukum di Indonesia.

Sugeng Meijanto Poerba, S.H., M.H.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s