PENEGAKAN HUKUM KEPABEANAN

I. DASAR HUKUM.

1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan Beserta Ketentuan Pelaksanaannya.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1996 Tentang Penindakan Dibidang Kepabeanan.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1996 Tentang Penyidikan Tindak Pidana Di Bidang Kepabeanan dan Cukai.

4. Peraturan Jukninya.

II. SELAYANG PANDANG KEPABEANAN.

1. Definisi Kepabeanan Dalam Undang-Undang.

“Kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalulintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean serta pemungutan bea masuk dan bea keluar”.

Definisi ini selanjutnya di implementasikan dalam 4 tugas pokok dan fungdi dari Direkroat Jenderal Bea dan cukai (DJBC) (Revenue Collector, Trade Facilitator, Community Protector, Industrial Assistance).

2. Prinsip Utama Kepabeanan Atas Barang Impor :

Pasal 1 ayat (2) UU Kepabeanan.

“Barang yang dimasukan kedalam daerah pabean diperlakukan sebagai barang impor dan terutang bea masuk”.

III. RANAH PENEGAKAN HUKUM KEPABEANAN.

Undang-Undang Kepabeanan Mengamanatkan 2 Hal :

1. Penegakan Hukum Administratif.

2. Penegakan Hukum Pidana.

IV. PENEGAKAN HUKUM ADMINISTRATIF.

1. Dilakukan secara aktif oleh petugas yang melayanai kegiatan administratif kepabeanan, berwujud antara lain :

• Penerbitan Nota Pembetulan;

• Penerbitan Sanksi Administrasi.

2. Dilakukan secara aktif oleh petugas yang melakukan pengawasan, berwujud :

• Penerbitan NHI (Nota Hasil Inteljen);

• Penegahan;

• Penyegelan;

• Penerbitan Sanksi Administrasi.

V. PENEGAKAN HUKUM PIDANA.

Dilakukan secara aktif oleh PPNS Bea dan Cukai atas hasil laporan kejadian dugaan pidana kepabeanan dalam suatu kegiatan penyidikan, dengan kewenangan antaralain melakukan :

• Penangkapan, Penahanan;

• Penyitaan;

• Pemeriksaan Badan dan lain sebagainya.

VI. HAL-HAL YANG DIAWASI.

1. Pemenuhan Hak – Hak Negara (BM dan PDRI);

2. Barang-Barang Impor yang masuk dalam ketentuan instansi lain sebgai barang larangan atau pembatasan (kurang lebih terdapat 6337 jenis barang yang dititipkan oleh kurang lebih 15 instansi pemerintah lain).

VII. UPAYA HUKUM ATAS KEGIATAN PENEGAKAN HUKUM ADMINISTATIF KEPABEANAN.

Terhadap penegakan hukum administratif, berupa KEBERATAN DAN BANDING terhadap :

• Penetapan tarif dan nilai pabean.

• Pengenaan sanksi administrasi berupa denda.

• Penetapan selain tarif dan nilai pabean.

Materi tulisan ini disajikan dan dibawakan oleh :

Didit Prayudi Sidharta, S.H., M.H.

Subang, 30 September 2011, Capacity Building Biro Bantuan Hukum

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s