TENTANG SURAT KUASA BERDASARKAN SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NO. 7 TAHUN 2012

 

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2012, di jelaskan bahwa dalam rapat kamar perdata MARI yang di ikuti Hakim Hakim Agung Kamar Perdata, tentang surat kuasa di hasilkan hal hal :

Tenteng surat kuasa yang telah menyebutkan untuk digunakan dari tingkat pertama sampai dengan tingkat kasasi dan peninjauan kembali di sepakati :

  •  Apabila surat kuasa tersebut dengan tegas menyebutkan untuk digunakan dalam tingkat Pengadilan Negeri, Banding dan Kasasi, maka tidak perlu lagi surat kuasa khusus untuk tingkat Banding dan Kasasi (pedoman : SEMA No. 6 Tahun 1994);
  • Namun apabila surat kuasa menyebutkan untuk digunakan sampai dengan pemeriksaaan Peninjauan Kembali, tetap diperlukan adanya surat kuasa khusus untuk Peninjauan Kembali, karena Peninjauan Kembali bukan peradilan tingkat selanjutnya dari tingkat pertama, banding dan kasasi. Peninjauan Kembali merupakan upaya hukum luar biasa sehingga harus dibedakan dengan upaya hukum biasa dalam penilaian atas keberadaan surat kuasa yang digunakan;
  • Ketentuan sebagaimana tersebut dalam SEMA No. 6 Tahun 1994 huruf a dan b tersebut juga berlaku terhadap surat kuasa yang diberikan secara lisan;
  • Di dalam surat kuasa harus disebutkan secara lengkap dan jelas pihak pemberi kuasa, pihak penerima kuasa dan pokok sengketa. Penyebutan dan kawan-kawan para pihak, menjadikan surat kuasa tidak jelas dan tidak dapat diterima;
  • Sesuai dengan Pasal 1816 KUHPer, dalam hal pengangkatan seorang kuasa baru untuk menjalankan suatu urusan yang sama, menyebabkan ditariknya kembali kuasa yang lama, terhitung mulai hari diberitahukannya kepada orang yang diberi kuasa semula tentang pengangkatan tersebut;
  • Surat Kuasa yang dibuat di luar negeri harus dilegalisasi oleh perwakilian RI, yaitu Kedutaan atau Konsulat Jenderal di tempat surat kuasa tersebut dibuat (Peraturan Menteri Luar Negeri No.09/A/KP/XII/2006/01 tanggal 28 Desember 2006). Selanjutnya dibubuhi pemateraian kemudian di Kantor Pos (naazegelen);
  • Jaksa sebagai Pengacara tidak dapat mewakili BUMN (Persero, karena BUMN tersebut berstatus badan hukum privat (vide Pasal 11 UU No.19 Tahun 2013 tentang BUMN);
  • Surat Kuasa Isidentil bisa diterima dalam beracara di semua tingkat peradilan;
  • Surat Kuasa dengan cap jempol harus di legalisasi di hadapan Pejabat Umum, untuk Jawa dan Madura (oleh Notaris, Hakim/KPN) dan untuk luar jawa (oleh Notaris/Panitera).

 

Jakarta, 10 Juli 2013

Sugeng Meijanto, S.H., M.H.

About these ads

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s