POLITIK HUKUM AGRARIA INDONESIA BERKAITAN DENGAN HAK MENGUASAI TANAH OLEH NEGARA

I. PENDAHULUAN

Hubungan antara manusia dengan tanah sepanjang dunia masih ada dan akan tetap ada. Dari manusia lahir sampai mati, pasti kita selalu berhubungan dan bersinggungan dengan tanah, sehingga tanah menjadi suatu hal yang penting dan sangat menarik minat untuk dilakukan kajian.

Berkaitan dengan dengan tersebut, Negara “Indonesia” yang merupakan negara agraris juga sangat berhubungan erat dan berkepentingan dengan tanah dan hal ini akan terus berlangsung tanpa adanya cara untuk mengakhiri. Oleh karena itu Negara kita juga mengatur pengunaaan dan peruntukan tanah khususnya mengenai Hak Menguasai Tanah oleh Negara, adalah tidak lain bertujuan untuk memberilkan kepastian hukum dan tanah dapat digunakan untuk kemakmuran rakyat dan bangsa Indonesia.

Berdasarkan kepentingan ini peraturan-peraturan yang telah ditetapkan dalam beberapa periode pemerintahan memperlihatkan bagaimana politik hukum negara terhadap pertanahan, maka negara telah mengeluarkan peraturan-peraturan mengatur dan menetapkan ketentuan tenatang hak menguasai tanah oleh negara. Dari peraturan-peraturan yang telah ditetapkan dari beberapa masa pemerintahan, maka kita akan tahu dan melihat politik hukum pertanahanan negara.

Dari ketentuan-ketentuan yang telah diberlakukan tersebut maka kita dapat mengkaji sejarah dan kemauan politik hukum pertanahan bangsa kita, khususnya dalam pengaturan Hak Menguasai Tanah Oleh Negara. Tujuannya adalah menemukan keadilan di dalam penguasaan hak atas tanah oleh negara guna kemakmuran rakyat dan bangsa Indonesia.

Dengan kita mengetahui ketentuan hukum yang pernah berlaku, kita akan menegtahui politik hukum pertanahan di Indonesia, dengan demikian diharapkan kita akan tahu kearah mana Pemerintah menerapkan kebijakan Hak Menguasai Tanah Oleh Negara dan dari situ kita akan dapat menentukan dasar perbaikan dalam hukum pertanahan khususnya dalam Hak Menguasai Tanah Oleh Negara.

II. PENGUASAAH HAK ATAS TANAH OLEH NEGARA

SEBELUM BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA (UUPA).

Masa Pendudukan Belanda.

Sejarah tranformasi agraria di Indonesia dari masa kolonial sampai kini belum pernah terselesaikan, dan sering menimbulkan gejolak sosial yang dipenuhi kekekarasan. Pada masa Belanda berkuasa di Indonesia, sturktur agraria kita berdasarkan pada struktur agraria yang bersistem feodalisme yang tidak lain hanya bertujuan untuk melindungi kepentingan dari bangsa penjajah. Pada masa ini domain negara dalam menguasai tanah adalah sebagai pemilik (eiginaar), sehingga penguasaan hak atas tanah oleh negara adalah mutlak bahwa negara adalah sebagai pemilik “eigenaar” terhadap hak atas tanah. Sehingga persedian dan peruntukan tanah adalah kewenangan sepenunhya dari Pemerintah hal ini diatur dalam Agrarische Wet 1980, . Tujuan Agrarische Wet adalah untuk membuka kemungkinan dan memberikan jaminan kepada pengusaha swasta Belanda agar dapat berkembang di Hindia Belanda yang pada akhirnya menguntungkan penguasa/pemerintah administratisi Hindia Belanda. Pengaturan lebih lanjut Agrarische Wet adalah Agrarische Besluit yang menyengsarakan rakyat atau bangsa Indonesia dengan asas domeinverklaring. Dalam Pasal 1 AB dinyatakan bahwa semua tanah yang pihak lain tidak dapat membuktikan sebagai hak eigendomnya adalah domain (milik) Negara.

Domain domeinverklaring berfungsi :

a. Sebagai landasan hukum bagi pemerintah yang memwakili Negara sebagai pemilik tanah, untuk memberikan tanah dengan hak-hak barat.

b. Di bidang pembuktian pemilikan Pasal 1 AB sesuai dengan Pasal 519 dan Pasal 590 KUHPErdata setiap bidang tanah selalu ada yang memiliki kalau tidak dimiliki oleh perorangan atau bdan hukum, maka Negaralah pemiliknya.

Dalam perkembangannya, telah terjadi penghancuranan struktur agraria atas sistem feodalisme dan digantikan dengan stuktur agraria yang bersifat kolonialistik pada periode tahun 1870 (Agrarische Wet) telah memperluas pergolakan sosial di pedasaan. Dalam sejarah tercatat beberapa gerakan protes petani yang menggunakan ideologi Ratu Adil, antara lain: Gerakan Haji Rifangi

Di Pekalongan (1960); gerakan Mangkuwijoyo di Desa Merbung, Klaten (1865); gerakan Tirtiwiat alias Raden Joko di desa Bakalan, Kertosuro(1888);pemberontakan petani banten (1888); pemberontakan petani Candi Udik (1892); peristiwa Gedabngan (1904) dan beberapa peristiwa lainnya .

Masa Pendudukan Jepang.

Setelah Belanda, Indonesia pernah juga di oleh Bangasa Jepang yakni dimulai pada tanggal 8 Maret 1942 s/d 15 Agustus 1945, sistem agraria tidak jauh berbeda yang ada hanya istilah-istilah yang digantikan namanya saja dan hak penguasa tanah oleh negara tetap pada pokoknya Negara adalah sebagai pemilik hak atas tanah sehingga masyarakat kita tetap tertindas, karena tidak lain bertujuan untuk melindungi kepentingan pemerintah Jepang.

Masa Indonesia Merdeka.

Pada tanggal 8 Agustus 1945 Bangsa Indonesia telah memproklamirkan kemerdekaannya, tetuntunya dengan menyandang negara yang MERDEKA, maka negara kita juga berhak dan bebas didalam menentukan arah kebijakkannya. Untuk itu terhadap hak menguasai tanah oleh negara di Indonesia diatur di dalam pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD45) yang dengan tegas dinyatakan : “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat” dan dalam pejelasan Pasal 33 ayat (3) alinea 4 UUD 45 berbunyi “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya adalah pokok-pokok kemakmuran rakyat. Sebab itu harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakayat.

Pasal 33 ayat (3) merupakan memontum lahirnya Politik Pertanahan Nasional (Politik Pertanahan Indonesia) . Ketentuan Pasal 33 ayat (3) dan penjelasnya tidak memuat penjelasan mengenai maksud arti kata “dikuasai” oleh Negara. Hal ini dapat menimbulkan pengartian yang sangat luas dan akan kembali seperti pada pengaturan-penganturan yang sebelumnnya.

Pada setelah kemerdekaan, pada kurun waktu antara tahun 1948 – 1957 antara Pemerintah ini timbul pergolakan antara Pemerintah Republik dan perkebunan disatu pihak dengan petani di pihak lain yang menduduki tanah-tanah perkebunan milik Perusahaan Belanda yang diterlantarkan akibat perang .

BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA (UUPA).

Melihat pergolakan-pergolakan yang ada, dan guna mempertegas makna dari menguasai Negara atas Sumber Daya Agraria, pada tanggal 24 September 1960 oleh DPR telah ditetapkan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Agraria sebagai landasan hukum untuk melaksanakan Land Reform di Indonesia.

Didalam penjelasan umum UUPA dikatakan bahwa Negara kita susunan corak kehidupnya masih bercorak agraris, bumi, air dan ruang angkasa, sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa mempunyai fungsi yang amat penting untuk membangunan masyarakat yang adil dan makmur sebagai mana yang kita cita-cita. Pada waktu sebelum UUPA ditetapkan Hukum Nasional kita ternyata belum bisa membangunan masyarakat yang adil dan makmur sebagai mana yang kita cita-cita dan bahkan atas tujuan tersebut terhambat. Hal itu disebabkan :

1. karena hukum agraria yang berlaku tersusun berdasarkan tujuan dan sendi-sendi dari pemerintahan jajahan, dan sebagian lainnya lagi dipengaruhi olehnya, hingga bertentangan dengan kepentingan rakyat dan negara di dalam melaksanakan pembangunan semesta dalam rangka menyelesaikan revolusi nasinal sekarang ini;

2. karena sebagai akibat dari politik – hukum pemerintah jajahan itu hukum agraria tersebut mempunyai sifat dualisme, yaitu dengan berlakukanya peraturan-peraturan dari hukum –adat di samping peraturan-peraturan dari dan yang didasarkan atas hukum barat, hal mana selain menimbulkan pelbagai masalah antar-golongan yang serba sulit, juga tidak sesuai dengan cita-cita bangsa;

3. karena bagi rakyat asli hukum agraria penjajahan itu tidak menjamin kepastian hukum.

Dengan dibentuknya UUPA, memberikan kemungkinan tercapinya fungsi fungsi bumi, air dan ruang angkasa sebagai yang dimaksudkan untuk membangunan masyarakat yang adil dan makmur sebagai mana yang kita cita-citakan dan dengan dibentuknya UUPA tidak lain untuk menjelaskan maksud lain dari kata “dikuasai Negara” sebagaimana diatur dalam Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD45). Dengan demikian UUPA hanyalah azas-azas serta soal-soal pokok dalam garis besarnya saja oleh karena itu disebut Undang-Undang Pokok Agraria, mana tujuan pokoknya adalah :

a. meletakan dasar-dasar bagi penyusunan hukum agraria nasional, yang merupakan alat untuk membawakan kemakmuran, kebagianan dan keadilan bagi Negara dan Rakyat, terutama rakyat tani, dalam masyarakat adil dan makmur;

b. meletakan dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan dalam hukum pertanahan;

c. meletakan dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya.

Berdasarkan pada tujuan huruf c tersebut, Pasal 2 UUPA ini merupakan aturan pelaksana dari Pasal 33 (3) UUD 45, yang menjelaskan pengertian hak menguasai sumber daya alam oleh negara sebagai berikut :

(1). atas dasar ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 45 dan hal-hal sebagi yang dimaksud dalam pasal 1, bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat.

(2). Hak menguasai dari Negara tersebut dalam ayat (1) pasal ini memberikan wewenang untuk :

a. mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut;

b. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa;

c. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

(3). Wewenang yang bersumber pada hak menguasai dari Negara tersebut pada ayat (2) pasal ini digunakan untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat dalam arti kebangsaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat dan negara hukum Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur.

(4). Hak menguasai dari Negara tersebut di atas pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adapt, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan Peraturan Pemerintah.

Dalam penjelasan umum II/2 UUPA antara lain dikemukakan bahwa :

Undang-Undang Pokok Agraria berpangkal pada pendirian, bahwa untuk mencapai apa yang ditentukan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar tidak perlu dan tidak pula pada tempatnya, bahwa bangsa Indonesia ataupun Negara bertindak sebagai pemilik tanah, adalah lebih tepat jika negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat (bangsa) bertindak selaku Badan Penguasa. Dari sudut inilah harus dilihat arti ketentuan Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa, “Bumi, air dang ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terjkandung didalamnya, pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara”. Sesuai pangkal pendirian tersebut di atas perkataan “dikuasai” dalam pasal ini bukanlah berarti “dimiliki”, akan tetapi adalah penertian, memberi wewenang kepada negara sebagai organisasi kekuasaan dari bangsa Indonesia itu, untuk pada tingkatan tertinggi :

a. mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaannya;

b. menentukan dan mengatur hak-hak yang dapat dipunyai atas (bagian dari) bumi, air dan ruang angkasa itu;

c. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum mengneai bumi, air dan ruang angkasa.

Segala sesuatu dengan tujuan untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat dalam rangka masyarakat yang adil dan makmur (Pasal 2 ayat (2 dan 3)).

Berdasarkan Pasal 2 UUPA dan penjelasannya tersebut, menurut konsep UUPA, pengertian “dikuasai” oleh negara bukan berarti “dimiliki”, melainkan hak yang memberi wewenang kepada negara untuk mengtur 3 hal tersebut di atas, isi wewenang negara yang bersumber pada hak menguasa sumber daya alam oleh negara tersebut semata-mata “bersifat publik”, yaitu wewenang untuk mengatur (wewenang regulasi) dan bukan wewenang untuk mengusasai tanah secara fisik dan menggunakan tanahnya sebagaimana wewenang pemegang hak atas tanah yang bersifat pribadi . Dengan demikian apabila negara memerlukan tanah untuk membangun kantor-kantor pemerintah, maka terlebih dahulu ditempuh cara dengan memberikan hak atas tanah (hak pakai atau hak pengelolaan) kepada instansi pemerintah yang memerlukan tanah itu (jadi bukan semata-mata menyerbot dan memberikannya begitu saja).

Dengan berlakunya UUPA tidak secara otomatis berjalan sebagaimana di harapkan. Dalam prakteknya muncul resistensi golongan pemilik tanah luas yang melibatkan berbagai kekuatan politik yang saling berseberangan menentang pelaksanaan land reform. Konflik agraria kemudian berkembang menjadi konflik politik dan ideologi yang puncaknya terjadi pada tahun 1965 dengan menimbulkan korban yang tidak sedikit dipihak petani

Masa Orde Baru.

Pada tahun 1966 telah terjadi pergerakan yang menyebabkan peralihan kekuasaan dari Presiden Soekarno berpindah ketangan Presiden Soeharto dan yang kita kenal dengan Masa Orde Baru, didalam melaksanakan land reform dan UUPA pada masa ini kita harus melihat konteks dan motif ideologi politik yang melatar belakanginya sebagai faktor utama yang mengubah cara pandang pada masa ini atas agraria dan berbagai permasalahan struktural yang mengiringnya.

Pemerintah Orde Baru memandang tanah sebagai sumber-sumber agraria lainnya sebagai sumber komoditi, bukan sebagai sumber hajat hidup orang banyak yang harus diatur dan ditata secara adil dan merata untuk kepentingan rakyat. Ketika Orde Baru Lahir dihadapkan pada situasi ketidakstabilan politik dan kemerosotan ekonomi yang parah. Angka inflasi tinggi, devisit neraca pembayaran, cadangan devisa rendah dan hutang luar negeri banyak. Situasi seperti ini kemudian dijadikan pembenaran untuk melaksanakan pembangunan yang bertumpu pada stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi .

Berdasarkan pada alasan tersebut, maka kebijakan Orde Baru menggunakan strategi pembangunan yang dipilih adalah system ekonomi kapitalistik yang membuka seluas-luasnya pada modal swasta baik asing maupun domestik untuk menggerakan roda perekonomian nasional selain perusahaan Negara. Pengaturan ini dapat kita lihat dari :

1. penyediaan tanah dan pemberian hak atas tanah bagi perusahaan yang mengadakan penanaman modal menurut Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1967 Tentang Penanaman Modal Asing dan Undang Undang Nomor : 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri yang dalam ketentuan tersebut dinyatakan pemilik modal asing dapat menguasai tanah di Indonesia melalui fasilitas Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai antara 10 tahun s/d 30 tahun.

2. dalam kebijakan lain dalam upaya mengeksploitasi sumber daya alam dengan ditetapkannya Undang – Undang Nomor : 5 Tahun 1976 tentang Pokok Pokok Kehutanan dimana dengan dibuat kebijakan ini telah menciptakan kontroversi karena undang-undang tersebut dalam konsiderannya tidak mengacu lagi pada UUPA sebagai undang-undang payung yang berkaitan dengan agraria.

3. pada tahun yang sama juga dikeluarkan Undang-Undang Nomor : 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Pertambangan yang mana dalam pengeluaran undang-undang tersebut ditujukan dalam rangka meraih devisa sebesar-besarnya untuk mendanai pembangunan orde baru .

Dengan ditetapkannya undang-undang tersebut, banyak tanah yang diberikan kepada investor penguasaannya adalah tanah hak ulayat, sehingga menyebabkan hilangnya sebagaian tanah-tanah ulayat masyarakat hukum adat. Selain Undang-undang tersebut demikian pula dengan pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum yang didasari pada Undang-Undang Nomor : 61 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak Atas Tanah Dan Benda Benda Yang Ada Diatasnya” dan Keputusan Presiden Nomor : 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepantingan Umum ( pada jaman reformasi telah dinati dengan Peraturan Presiden Nomor : 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum) telah terjadi pengambilan tanah punya perorangan secara paksa, contohnya adalah pembangunan Waduk Jatigede, dan Pembangunan Lapangan Golf Cimacan Jawa Barat yang menimbulkan konflik vertikal antara pemerintah/pengusa dengan rakyat sehingga menimbulkan masalah tanah yang berkepanjangan .

Berdasarkan pada ketentuan –ketentuan tersebut, dapat dikatakan masa Orde Baru telah menanggalkan strategi pembangunan ekonomi yang yang menekankan perombakan struktur sosial-ekonomi secara mendasar dan lebih memandang peninggkatan pertumbuhan ekonomi dalam waktu singkat dibandingkan dengan pelaksanaan Land Reform sebagai pondasi untuk menunju industrialisasi nasional yang kokoh dan mandiri.

Dari kejdian-kejadian tersebut diatas, ada beberapa alasan-alasan mengapa Orde Baru mempeti-eskan UUPA, yakni :

1. adanya keyakinan dikalangan elit politik, birokrat, tehnokrat dan kelompok militer pendukung Orde Baru bahwa untuk membangun ekonomi dan kesejahteraan rakyat mutlak diperlukan stabilisasi, rehabilitasi, dan pembangunan ekonomi gaya kapitalis. Karena itu strategi ekonomi yang menekankan perombakan struktur sosial – ekonomi secara radikal dan mengabaikan peranan modal asing tidak mungkin diterapkan. Program ini juga diperkirakan akan mengakibatkan larinya modal ke luar negeri.

2. kelompok militer menganggap bahwa land reform yang disponsir golongan kiri pada tahun 1960an dapat mengancam keberadaannya atas penguasaan tanah-tanah perkebunan yang telah dinasionalisasi pada tahun 1957.

3. dilihat dari segi ekonomi, strategi radikal tersebut tidak menguntungkan dan tidak realistis mengharapkan pemerintah baru yang sumber pengahsilannya begitu terbatas untuk menerapkan program yang begitu radikal

Masa Reformasi.

Gejolak dan gerakan reformasi menyebabkan Presiden Suharto jatuh pada pertengahan tahun 1998 yang kemudian melahirkan pemerintahan baru hasil pemilu yang demokratis pada tahun 1999, sebenarnya telah sedikit ada harapan untuk segera mewujudkan reforma agraria yang diawalinya dengan dikeluarkan TAP MPR No.IX tahun 2001 tentang Pembaharuan Agraria Dan Pengelolaan Sumber Daya Alam. Pembaharuan agararia mencakup suatu proses yang berkesiambungan berkenaan dengan penataan kembali penguasaan pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan sumber daya agraria dilaksanakan dalam rangka tercapainya kepastian hukum dan perlindungan hukum serta keadilan dan kemakmuran bagi seluruh Rakyat Indonesia (Pasal 2). Dimasa ini pembaharuan agraria/reforma agraria mendapat legitimasinya, yang kemudian mendorong untuk Badan Pertanahan Nasional (BPN) segera merevisi UUPA yang perlu disesuaikan pada keadaan saat ini, akan tetapi sampai dengan saat ini hal ini tidak pernah terjadi dan menimbulkan perdebatan yang berkepanjangan.

Dalam pelaksanaan semangat reforma agraria ini terdapat suatu kejanggalan terhadap kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah yang berkaitan dengan tanah yakni dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal . Dalam Bab X Pasal 21 dan Pasal 22 yang menyatakan bahwa untuk penanaman modal Hak Guna Usaha berlaku sema 95 tahun, Hak Guna Bangunan berlaku selama 80 tahun dan Hak Pakai berlaku untuk masa 70 tahun tidak sesuai dengan pasal yang mengatur jangka waktu Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai dalam UUPA. Hal ini jelas-jelas bertentangan dengan semangat untuk membangunan masyarakat yang adil dan makmur sebagai mana yang kita cita-cita.

III. PENUTUP.

Meskipun di Negara kita telah beberapa kali mengalami perubahan pergantian pemerintahan, baik Era Orde Lama, Orde Baru, dan Era Reformasi sampai dengan dengan saat ini belum ada perubahan berarti dibidang agraria, penguasaan hak atas tanah oleh Negara masih saja mengabaikan semangat untuk membangunan masyarakat yang adil dan makmur sebagai mana yang kita cita-cita. Namun ada sisi positif lain, ada sikap politik will dari pemrintah yang mengharapakan adanya perbaikan. Akan tetapi hal itu saja tidak cukup karena bagaimana mungkin pelaksanaan penguasaan hak atas tanah oleh Negara dan reforma agraria bisa berhasil sementara sistem sosial ekonominya pro pada neo-liberalisme.

Pelaksanaan penguasaan hak atas tanah dan reforma agraia tidak bisa dilepaskan dari pilihan kebijakan ekonomi-politik Penguasaan tanah oleh negara dan land reformnya tidak akan berhasil tanpa dilengkapi dengan kebijak proteksi, insestif dan subsidi bagi semangat untuk membangunan masyarakat yang adil dan makmur sebagai mana yang kita cita-cita (kususnya petani). Oleh karena itu didalam hak menguasai hak atas tanah oleh Negara perlu di batasi, dan hal ini sesuai dengan pendapat dari Maria Sriulani Sumardjono yang menghendaki agar wewenang mengatur negara yang bersumber pada hak mernguasai di batasi oleh :

a. Tidak boleh melanggar hak-hak dasar manusia yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar;

b. Tidak boleh melanggar tujuan hak menguasai tanah oleh negara sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (3) UUPA, dan semua peraturan perundang-undangan pertanahan harus ditujukan pada sebesar-besar kemakmuran rakyat.

DAFTAR PUSTAKA


[1] Syaiful Bahri, “Land Reform Di Indonesia  Tantangan Dan Prospek Kedapan”, KARSA Jurnal Pembaharuan Pedasaan Dan Agraria, Edisi 1 Tahun I 2007. Hal  5 – 6.

[2] Syaiful Bahri, Idbid . Hal  6.

[3] Muhamad Bakri “Hak Mengusasai Tanah Oleh Negara (Paradigma Baru Untuk Reformasi Agraria), Citra Media, Hukum, Hal 5.

[4] Syaiful Bahri, Opcit hal 6.

[5] Syaiful Bahri, Opcit hal 6.

[6] Enadng Suhendar dan Ifhal Kasim, “Tanah Sebagai Komoditas : Kajian Kritis Atas Kebijakan Tanah Orde Baru”, ELAM, 1996, hal 66 – 67.

[7] Muhamad Bakri, Opcit hal 6.

[8] Enadng Suhendar dan Ifhal Kasim, Opcit hal 11 dan 12.

[9] Muhamad Bakri, Opcit hal 10 – 11.

2 responses to “POLITIK HUKUM AGRARIA INDONESIA BERKAITAN DENGAN HAK MENGUASAI TANAH OLEH NEGARA

  1. om saya sedang menyusun skripsi tentang hak menguasai negara atas tanah……kalau boleh minta tolong saya minta bagi data2nya tentang artikel yang sampean buat……saya mencari buku punyaknya bapak saiful bahri tidak dapat……sekiranya mau bantu terima kasih buanyak…..artikelnya sangat membantu saya…

    • saya ada KARSA Edisi 1 Tahun 2007 Jurnal Pembaruan Pedesaan Dan Agraria disitu ada artikel Bapak Syaiful Bahri saya bisa minta alamtnya nanti saya copy terus saya kirim ke saudara, dan saya ada refrensnsi bagus untuk Hak Menguasai Tanah Oleh Negara karangan Muhammad Bakri terbitan Citra Media Hukum, ISBN : 979-26-1723-x

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s