NILAI –NILAI PANCASILA DAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945 DALAM HUKUM DAN EKONOMI DI INDONESIA

I. Pendahuluan.

Di dalam suatu bernegara tentunya suatu negara pasti mempunyai cara pandang didalam melaksanakan atau menjalankan jalannya Pemerintahan yang oleh Hans Kelsen lebih dengan nama Grundnorm. Grundnorm adalah norma dasar, yakni menyerupai pengandaian tentang “tatanan” yang hendak diwujudkan dalam hidup bersama (dalam ini, negara). Hans Kelsen sendiri tidak menyebutkan isi dari grundnorm tersebut. Ia hanya katakana bahwa Grundnorm merupakan syarat transedental-logis bagi berlakuknya seluruh tataanan hukum. Seluruh tata hukum positif harus berpedoman secara hirarki pada grundnorm.

Indonesia sebagai negara yang merdeka, atas Gurndnorm/norma dasar nya dapat dilihat dalam Pancasila, dimana Pancasila ini dijadikan cara pandang di dalam menjalankan roda pemerintahan dan sekaligis melakukan politiknya dengan Negara lain, sehingga didalam menjalakan pemerintahannya dan politiknya harus didasari pada Etika dan Moralitas Pancasila. Terhadap etika dan moralitas Pancalisa ini juga di perlukan dalam pembentukan Hukum dan Ekonomi dan sehingga dibentuklan Undang-Undang Dasar 1945 yang tidak lain merupakan penjabaran dari nilai-nilai luhur yang terkandung didalam Pancasila dan kemudian Undang-Undang Daras 1945 tersebut dijadikan dar untuk pembentukan hukum dan ekonomi di Indonesia, maka dari itu dari sini kami akan mengemukan masalah – masalah menganai bagaimana nilai –nilai Pancasila dan Undang –Undang dasar 1945 mengatur hukum dan ekonomi di Indonesia.

II. Pembahasan.

Berdasarkan pada pokok permasalahan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang dasar 1945, bahwa aktualisasi nilai-nilai Pancasial di dalam Hukum dan Ekonomi berdasarkan pada Pembuaan Undang-Undang Dasar Negara 1945 harus diarahkan pada pembinaan etika dan moral, sehingga etika dan moralitas menjadi semangat dan pedoman di dalam pengembangan hukum dan ekonomi untuk menjalankan roda pemerintahannya agar dapat menyentuh berbagai sendi dan segi kehidupan yang tidak lain hanya untuk mesejahterakan seluruh rakyat Indonesia.

Indonesia sebagai negara yang merdeka, secara tegas dinyatakan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 19945, berkepentingan untuk meninggalkan system hukum kolonial dengan upaya membangun kembali system hukum yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasia. Dengan demikian jelas bahwa Negara ini bertugas untuk membangun kembali system hukum dan Ekonomi yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Bahwa didalam membangun Hukum dan Ekonomi di Indonsia harus bertumpu pada etika yang universal yang terkandung dalam sila-sila Pancasila, seperti :

1. Tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa yang menghormati ketertiban hidup beragama, rasa keagamaan dan agama sebagai kepentingan besar;

2. Menghormati nilai-nilai Hak Asasi Manusia baik hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, sosial dan budaya dan dalam kerangka hubungan antar bangsa harus menghormati “the riht to development”;

3. Harus mendasarkan persatuan nasional pada penghargaan terhadap konsep “Civic nationalism;

4. Harus menghormati indek atau “Core values of democracy” sebagai alat “audit democracy”dan

5. Harus menempatkan “legal justice” dalam kerangka “social justice” dan dalam hubungan antar negara.

Oleh karena itu pembangunan hukum dan ekonomi di Indonesia baik dari dulu sampai sekarang masih memerlukan pancasila untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara yang tertib, teratur dan berkeadilan dan melindungi hak-hak asasi manusia.

Atas nilai –nilai Pancasila guna menegakan hukum dan ekonomi juga telah atur lebih lanjut dalam Undang-Undang Dasar 1945 sampai pada amandemen ke empat, tanggal 10 agustus 2001, yakni :

Untuk masalah hukum dinyatakan dalam :

“ Pasal 27 menyatakan :

(1). Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan tidak ada kecualinya.

(2). Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

(3). Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.”

Untuk masalah ekonomi dinyatakan dalam :

“Pasal 33 menyatakan :

(1). Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan.

(2). Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara.

(3). Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalammya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

(4). Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan ekonomi sosial.

Dari pengaturan pasal-pasal tersebut di atas jelas bahwa Negara Indonseia memberikan hak yang sama bagi setiap warga negaranya di dalam hukum dan perekonomiannya disusun berazaskan kekeluarggaan dan terhadap sumber daya alam yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak dikuasi oleh negara yang tidak lain akan digunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat Indonesia.

Terhadap hak menguasai negara atas sumber daya alam tersebut dapat dijelakan pada MASA INDONESIA MERDEKA yakni pada tanggal 8 Agustus 1945 Bangsa Indonesia telah memproklamirkan kemerdekaannya, tetuntunya dengan menyandang negara yang MERDEKA, maka negara kita juga berhak dan bebas didalam menentukan arah kebijakkannya. Untuk itu terhadap hak menguasai tanah oleh negara di Indonesia diatur di dalam pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD45) yang dengan tegas dinyatakan : “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat” dan dalam pejelasan Pasal 33 ayat (3) alinea 4 UUD 45 berbunyi “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya adalah pokok-pokok kemakmuran rakyat. Sebab itu harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakayat.

Pasal 33 ayat (3) merupakan memontum lahirnya Politik Pertanahan Nasional (Politik Pertanahan Indonesia) . Ketentuan Pasal 33 ayat (3) dan penjelasnya tidak memuat penjelasan mengenai maksud arti kata “dikuasai” oleh Negara. Hal ini dapat menimbulkan pengartian yang sangat luas dan akan kembali seperti pada pengaturan-penganturan yang sebelumnnya.

Pada setelah kemerdekaan, pada kurun waktu antara tahun 1948 – 1957 antara Pemerintah ini timbul pergolakan antara Pemerintah Republik dan perkebunan disatu pihak dengan petani di pihak lain yang menduduki tanah-tanah perkebunan milik Perusahaan Belanda yang diterlantarkan akibat perang .

Pada masa BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA (UUPA). Melihat pergolakan-pergolakan yang ada, dan guna mempertegas makna dari menguasai Negara atas Sumber Daya Agraria, pada tanggal 24 September 1960 oleh DPR telah ditetapkan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Agraria sebagai landasan hukum untuk melaksanakan Land Reform di Indonesia.

Didalam penjelasan umum UUPA dikatakan bahwa Negara kita susunan corak kehidupnya masih bercorak agraris, bumi, air dan ruang angkasa, sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa mempunyai fungsi yang amat penting untuk membangunan masyarakat yang adil dan makmur sebagai mana yang kita cita-cita. Pada waktu sebelum UUPA ditetapkan Hukum Nasional kita ternyata belum bisa membangunan masyarakat yang adil dan makmur sebagai mana yang kita cita-cita dan bahkan atas tujuan tersebut terhambat. Hal itu disebabkan :

1. karena hukum agraria yang berlaku tersusun berdasarkan tujuan dan sendi-sendi dari pemerintahan jajahan, dan sebagian lainnya lagi dipengaruhi olehnya, hingga bertentangan dengan kepentingan rakyat dan negara di dalam melaksanakan pembangunan semesta dalam rangka menyelesaikan revolusi nasinal sekarang ini;

2. karena sebagai akibat dari politik – hukum pemerintah jajahan itu hukum agraria tersebut mempunyai sifat dualisme, yaitu dengan berlakukanya peraturan-peraturan dari hukum –adat di samping peraturan-peraturan dari dan yang didasarkan atas hukum barat, hal mana selain menimbulkan pelbagai masalah antar-golongan yang serba sulit, juga tidak sesuai dengan cita-cita bangsa;

3. karena bagi rakyat asli hukum agraria penjajahan itu tidak menjamin kepastian hukum.

Dengan dibentuknya UUPA, memberikan kemungkinan tercapinya fungsi fungsi bumi, air dan ruang angkasa sebagai yang dimaksudkan untuk membangunan masyarakat yang adil dan makmur sebagai mana yang kita cita-citakan dan dengan dibentuknya UUPA tidak lain untuk menjelaskan maksud lain dari kata “dikuasai Negara” sebagaimana diatur dalam Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD45). Dengan demikian UUPA hanyalah azas-azas serta soal-soal pokok dalam garis besarnya saja oleh karena itu disebut Undang-Undang Pokok Agraria, mana tujuan pokoknya adalah :

a. meletakan dasar-dasar bagi penyusunan hukum agraria nasional, yang merupakan alat untuk membawakan kemakmuran, kebagianan dan keadilan bagi Negara dan Rakyat, terutama rakyat tani, dalam masyarakat adil dan makmur;

b. meletakan dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan dalam hukum pertanahan;

c. meletakan dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya.

Berdasarkan pada tujuan huruf c tersebut, Pasal 2 UUPA ini merupakan aturan pelaksana dari Pasal 33 (3) UUD 45, yang menjelaskan pengertian hak menguasai sumber daya alam oleh negara sebagai berikut :

(1). atas dasar ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 45 dan hal-hal sebagi yang dimaksud dalam pasal 1, bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat.

(2). Hak menguasai dari Negara tersebut dalam ayat (1) pasal ini memberikan wewenang untuk :

(3). mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut;

a. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa;

b. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

(4). Wewenang yang bersumber pada hak menguasai dari Negara tersebut pada ayat (2) pasal ini digunakan untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat dalam arti kebangsaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat dan negara hukum Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur.

(5). Hak menguasai dari Negara tersebut di atas pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adapt, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan Peraturan Pemerintah.

Dalam penjelasan umum II/2 UUPA antara lain dikemukakan bahwa :

Undang-Undang Pokok Agraria berpangkal pada pendirian, bahwa untuk mencapai apa yang ditentukan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar tidak perlu dan tidak pula pada tempatnya, bahwa bangsa Indonesia ataupun Negara bertindak sebagai pemilik tanah, adalah lebih tepat jika negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat (bangsa) bertindak selaku Badan Penguasa. Dari sudut inilah harus dilihat arti ketentuan Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa, “Bumi, air dang ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terjkandung didalamnya, pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara”. Sesuai pangkal pendirian tersebut di atas perkataan “dikuasai” dalam pasal ini bukanlah berarti “dimiliki”, akan tetapi adalah penertian, memberi wewenang kepada negara sebagai organisasi kekuasaan dari bangsa Indonesia itu, untuk pada tingkatan tertinggi :

a. mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaannya;

b. menentukan dan mengatur hak-hak yang dapat dipunyai atas (bagian dari) bumi, air dan ruang angkasa itu;

c. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum mengneai bumi, air dan ruang angkasa.

Segala sesuatu dengan tujuan untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat dalam rangka masyarakat yang adil dan makmur (Pasal 2 ayat (2 dan 3)).

Berdasarkan Pasal 2 UUPA dan penjelasannya tersebut, menurut konsep UUPA, pengertian “dikuasai” oleh negara bukan berarti “dimiliki”, melainkan hak yang memberi wewenang kepada negara untuk mengtur 3 hal tersebut di atas, isi wewenang negara yang bersumber pada hak menguasa sumber daya alam oleh negara tersebut semata-mata “bersifat publik”, yaitu wewenang untuk mengatur (wewenang regulasi) dan bukan wewenang untuk mengusasai tanah secara fisik dan menggunakan tanahnya sebagaimana wewenang pemegang hak atas tanah yang bersifat pribadi . Dengan demikian apabila negara memerlukan tanah untuk membangun kantor-kantor pemerintah, maka terlebih dahulu ditempuh cara dengan memberikan hak atas tanah (hak pakai atau hak pengelolaan) kepada instansi pemerintah yang memerlukan tanah itu (jadi bukan semata-mata menyerbot dan memberikannya begitu saja).

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka terhadap pelaksanaan hukum dan ekonomi di Indonsia tidak bisa dilepaskan dari pilihan kebijakan hukum-ekonomi hukum yang harus dilengkapi dengan kebijak proteksi, insestif dan subsidi bagi semangat untuk membangunan masyarakat yang adil dan makmur sebagai mana yang kita cita-cita. Oleh karena itu penulis juga sependapat dengan pendapat atas batasan yang ada dalam hak menguasai hak atas tanah oleh Negara dari Maria Sriulani Sumardjono yang menghendaki agar wewenang mengatur negara yang bersumber pada hak menguasai di batasi oleh :

a. Tidak boleh melanggar hak-hak dasar manusia yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar;

b. Tidak boleh melanggar tujuan hak menguasai tanah oleh negara sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (3) UUPA, dan semua peraturan perundang-undangan pertanahan harus ditujukan pada sebesar-besar kemakmuran rakyat.

III. Penutup.

Berdasarkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 19945, Indonesia sebagai bangsa yang merdeka berkepentingan untuk meninggalkan system hukum kolonial dengan upaya membangun kembali system hukum yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasia. Dengan demikian jelas bahwa Negara ini bertugas untuk membangun kembali system hukum dan Ekonomi yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Bahwa didalam membangun Hukum dan Ekonomi di Indonsia harus bertumpu pada etika yang universal yang terkandung dalam sila-sila Pancasila dan atas penjabarannya telah di muat dalam Undang-Undang Dasar 1945

Dari pengaturan pasal-pasal 27 dan 33 UUD 1945 (baik yang sudah di amandemen tersebut di atas jelas bahwa Negara Indonseia memberikan hak yang sama bagi setiap warga negaranya di dalam hukum dan perekonomiannya disusun berazaskan kekeluarggaan dan terhadap sumber daya alam yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak dikuasi oleh negara yang tidak lain akan digunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat Indonesia. Oleh karena itu terhadap pelaksanaan hukum dan ekonomi di Indonsia tidak bisa dilepaskan dari pilihan kebijakan hukum-ekonomi hukum yang harus dilengkapi dengan kebijak proteksi, insestif dan subsidi bagi semangat untuk membangunan masyarakat yang adil dan makmur sebagai mana yang kita cita-cita.

DAFTAR PUSTAKA

1. Dr. Bernard L Tanya, S.H., M.H., Dr. Yoan N Simanjuntak, S.H., M.H., Markus Y Hage, S.H., M.H., Teori Hukum – Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Dan Generasi , cetakan Pertama, Agustus 2006, CV. Kita Surabaya.

2. Endang Sutrisno, S.H., M.Hum., Bunga Rampai Hukum dan Globalisasi, Cetakan I, Desember 2007, Lengge Printika.

3. Syaiful Bahri, “Land Reform Di Indonesia Tantangan Dan Prospek Kedepan”, KARSA Jurnal Pembaharuan Pedasaan Dan Agraria, Edisi 1 Tahun I 2007.

4. Muhamad Bakri “Hak Mengusasai Tanah Oleh Negara (Paradigma Baru Untuk Reformasi Agraria), Citra Media.

Undang –Undang

1. Pembukaan Undang –Undang Dasar 1945.

2. Undang-Undang Dasar 1945.

3. Amandemen pertama Undang-Undang Dasar 1945.

4. Amandemen kedua Undang-Undang Dasar 1945.

5. Amandemen ke tiga Undang-Undang Dasar 1945.

6. Amandemen ke empat Undang-Undang Dasar 1945

7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria.

One response to “NILAI –NILAI PANCASILA DAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945 DALAM HUKUM DAN EKONOMI DI INDONESIA

  1. sebutkan pasal pasal dalam uud 1945 yang berkaitan langsung dengan nilai dasar pancasila

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s